BACAAKU.COM – Polemik bonus atlet di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, semakin memanas. Persoalan ini mencuat setelah seorang atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) mengungkap kekecewaannya terkait pengurangan bonus dan keterlambatan pembayaran penghargaan.
Keluhan tersebut datang dari Mila Purnama Sari, atlet disabilitas berprestasi yang pernah mengharumkan nama Lubuklinggau pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Papua 2021.
Mila mengaku kecewa dengan kebijakan pengurangan bonus bagi atlet peraih medali pada ajang PORPROV dan PEPARPROV Sumatera Selatan 2025 di Musi Banyuasin.
Menurut pengakuannya melalui media sosial, nilai bonus yang sebelumnya mencapai Rp16 juta untuk medali emas kini turun menjadi Rp7,5 juta. Sementara itu, bonus perak turun dari Rp10 juta menjadi Rp3,5 juta. Adapun bonus perunggu berkurang dari Rp5 juta menjadi Rp1,5 juta.
Ia juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran bonus yang membuat para atlet harus menunggu hingga sekitar satu tahun.
Aktivis Desak Pemkot Evaluasi Kebijakan
Persoalan tersebut memancing reaksi dari kalangan aktivis. Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Sumatera Selatan, Doni Aryansyah, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membina dan menghargai atlet berprestasi.
Doni bahkan meminta Pemkot Lubuklinggau mempertimbangkan kembali rencana menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027.
Menurutnya, pemerintah harus membenahi persoalan pembinaan dan penghargaan atlet sebelum menerima tanggung jawab menyelenggarakan ajang olahraga tingkat provinsi.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan perhatian nyata kepada atlet yang telah berjuang membawa nama Lubuklinggau.
Doni juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan bonus atlet. Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan hak dan penghargaan bagi para olahragawan.
Atlet Berharap Pemerintah Berikan Kepastian
Polemik ini bukan sekadar persoalan nominal bonus. Para atlet juga mengharapkan penghargaan yang sepadan dengan perjuangan, waktu, dan biaya yang mereka keluarkan selama menjalani latihan serta kompetisi.
Mila menilai pemerintah seharusnya menyampaikan perubahan nominal bonus sejak awal. Dengan begitu, atlet dapat memahami kebijakan tersebut sebelum mengikuti pertandingan.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak terus menimbulkan kekecewaan di kalangan atlet.
Pemkot Lubuklinggau Diminta Segera Beri Penjelasan
Sorotan terhadap bonus atlet kini menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Porprov 2027 di Lubuklinggau.
Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pengurangan bonus, mekanisme pencairan, serta kepastian pembayaran kepada para atlet.
Selain itu, evaluasi terhadap sistem pembinaan dan penghargaan atlet juga penting untuk menjaga kepercayaan para olahragawan.
Hingga pemberitaan ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Pemerintah Kota Lubuklinggau terkait keluhan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan solusi. Sebab, prestasi atlet tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga mengangkat nama daerah di tingkat provinsi hingga nasional.
