BACAAKU.COM – Sebanyak 3.152 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, masuk dalam daftar penerima bantuan sosial yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Data tersebut mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Ketua Tim PKH Kota Lubuklinggau, Dede Novreansyah, menyampaikan jumlah tersebut dalam laporan yang terbit pada Senin, 26 Oktober 2026. Pemerintah menggunakan data transaksi keuangan untuk mengidentifikasi penerima bantuan yang diduga terlibat aktivitas judi online.
Temuan ini menjadi perhatian karena bansos bertujuan membantu keluarga yang membutuhkan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Data Transaksi Menjadi Dasar Pemeriksaan
Pemerintah melakukan pemadanan data penerima bansos dengan informasi transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Proses ini membantu petugas mengidentifikasi rekening atau identitas penerima yang menunjukkan indikasi transaksi judi online. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap data tersebut.
Meski demikian, status terindikasi tidak selalu berarti seseorang terbukti melakukan pelanggaran. Petugas perlu memeriksa kecocokan identitas dan transaksi sebelum mengambil keputusan akhir.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara penerima yang masuk dalam data indikasi dan penerima yang sudah mendapatkan keputusan penonaktifan bantuan.
PKH dan BPNT Menjadi Perhatian
Pemeriksaan tersebut menyangkut dua program bantuan sosial utama, yaitu PKH dan BPNT.
PKH memberikan bantuan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk keluarga dengan komponen ibu hamil, anak, lansia, atau penyandang disabilitas sesuai ketentuan program.
Sementara itu, BPNT membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah menyalurkan bantuan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Jika pemerintah menonaktifkan bantuan karena indikasi transaksi judi online, penerima perlu memeriksa status kepesertaannya melalui saluran resmi. Mereka juga sebaiknya menyiapkan dokumen pendukung apabila petugas meminta klarifikasi.
Penerima Bansos Perlu Memeriksa Statusnya
Masyarakat yang merasa masuk dalam data tersebut sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa bantuan mereka sudah dicabut. Status setiap penerima bergantung pada hasil pemeriksaan dan keputusan pihak berwenang.
Penerima dapat menghubungi pendamping PKH atau Dinas Sosial setempat untuk memperoleh informasi mengenai status bantuan. Jika terdapat kekeliruan data, masyarakat dapat meminta penjelasan dan mengikuti prosedur sanggah yang tersedia.
Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka agar warga memahami alasan pemeriksaan, proses verifikasi, dan langkah yang dapat mereka tempuh.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu menggunakan bantuan sosial sesuai tujuan program. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan proses pemeriksaan berjalan akurat, transparan, dan memberi ruang bagi penerima untuk mengklarifikasi data.
