BACAAKU.COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan QR Code atau barcode untuk membeli BBM subsidi.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAI Anti Korupsi Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi tersebut saat mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Palembang, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, massa menyoroti dugaan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional perusahaan. Selain itu, mereka mempertanyakan kesesuaian QR Code Subsidi Tepat dan pengawasan transaksi di sejumlah SPBU.
Menanggapi laporan tersebut, Pertamina menyatakan akan memeriksa setiap informasi melalui data registrasi kendaraan dan riwayat transaksi pembelian BBM. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai setiap dugaan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.
Pertamina Periksa Penggunaan Barcode BBM Subsidi
Pertamina tidak hanya menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian identitas kendaraan dengan data QR Code.
Melalui pemeriksaan tersebut, petugas dapat menemukan indikasi penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Pertamina dapat memblokir QR Code atau nomor polisi kendaraan yang bersangkutan sesuai aturan.
Selain itu, Pertamina memeriksa dugaan penggunaan Biosolar oleh kendaraan operasional perusahaan. Pemeriksaan mencakup jenis kendaraan, kriteria konsumen pengguna, serta ketentuan pemerintah mengenai penerima BBM subsidi.
Langkah ini penting agar distribusi BBM bersubsidi tidak menyimpang dari peruntukannya. Sebab, pemerintah menyediakan BBM subsidi untuk membantu masyarakat dan sektor usaha yang memenuhi persyaratan.
Sebanyak 161 SPBU di Sumbagsel Terkena Sanksi
Pengawasan Pertamina juga menyasar operasional SPBU di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Berdasarkan data perusahaan, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbagsel menerima sanksi selama Januari hingga Oktober 2026.
Pertamina menerapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, perusahaan terus meningkatkan pemantauan transaksi serta mengevaluasi aktivitas penyalur BBM.
Di sisi lain, pengawasan tersebut bertujuan mencegah praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap transparan dan tepat sasaran.
Masyarakat Bisa Melaporkan Dugaan Penyimpangan
Pertamina mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Warga dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center di nomor 135.
Agar petugas lebih mudah melakukan pemeriksaan, masyarakat sebaiknya menyertakan informasi pendukung. Misalnya, lokasi SPBU, waktu kejadian, nomor polisi kendaraan, serta dokumentasi apabila tersedia.
Selanjutnya, Pertamina dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan internal dan koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Selatan diharapkan semakin kuat. Pada akhirnya, BBM subsidi dapat dinikmati oleh konsumen yang benar-benar memenuhi persyaratan.
