BACAAKU.COM – Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, terus menarik perhatian. Kuasa hukum dua tersangka meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum berinisial Nurmala menjelaskan bahwa kliennya, DNF dan HP, hanya menjalankan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Menurutnya, kedua klien tersebut menjalankan kegiatan berdasarkan arahan atasan.
Nurmala juga mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Bukti itu berkaitan dengan dugaan aliran dana kepada pihak lain dalam pengelolaan anggaran DLH.
Ia meminta kejaksaan memeriksa seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan anggaran tersebut. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri setiap transaksi agar perkara ini memiliki gambaran yang utuh.
Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Aliran Dana
Nurmala mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti transaksi transfer dan penyerahan uang secara langsung. Ia menilai bukti tersebut dapat membantu penyidik menelusuri aliran dana.
Selain itu, ia meminta penyidik memeriksa pihak yang menandatangani perintah pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Kuasa hukum juga menyoroti sejumlah rekening yang menurutnya perlu mendapat perhatian penyidik. Ia berencana mengirimkan laporan kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, dugaan keterlibatan pihak lain masih memerlukan pembuktian. Penyidik harus memeriksa setiap bukti dan keterangan sebelum menarik kesimpulan hukum.
Kejari Lubuklinggau Tetapkan Tiga Tersangka
Sebelumnya, Kejari Lubuklinggau menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH tahun anggaran 2023–2024.
Ketiga tersangka tersebut memiliki inisial DNF, HP, dan CAN.
DNF menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejak Januari 2023 hingga Juli 2024. Sementara itu, HP menduduki jabatan tersebut pada Juli hingga Desember 2024.
Adapun CAN menjabat sebagai Manager SPBU 24.316.135 Lubuklinggau.
Penyidik menelusuri anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM), pelumas kendaraan persampahan, serta pemeliharaan kendaraan operasional.
Total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp7.590.202.150 atau sekitar Rp7,59 miliar.
Kerugian Negara Capai Rp1,5 Miliar
Hasil penyidikan mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang mengalami kerusakan dan tidak beroperasi.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan kupon BBM secara berlebihan. Selain itu, perkara ini mencakup dugaan pemalsuan tanda tangan dan pengalihan kupon BBM kepada pihak lain.
Dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik turut menyoroti dugaan pemberian uang cashback dari biaya perawatan kendaraan.
Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menghitung kerugian keuangan negara mencapai Rp1.502.125.868 atau sekitar Rp1,5 miliar.
Kejari Lubuklinggau kemudian menahan ketiga tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari, mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.
Publik Menanti Kelanjutan Penyidikan
Kasus dugaan korupsi DLH Lubuklinggau kini menjadi perhatian masyarakat. Publik menantikan langkah kejaksaan dalam mengembangkan penyidikan dan menelusuri dugaan aliran dana.
Penyidik perlu memeriksa seluruh bukti serta keterangan para saksi untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh.
Di sisi lain, semua pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.










