BACAAKU.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Perkembangan penyidikan kini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Kasus tersebut juga menarik perhatian DPR RI. Komisi III DPR berencana menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat tersebut akan membahas perkembangan penyidikan, termasuk mencari tahu siapa pihak yang memerintahkan penyadapan dan apa motif di balik tindakan tersebut.
Menurutnya, DPR ingin memastikan kepolisian mengusut perkara secara transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka.
Empat Orang Telah Menjadi Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga para tersangka melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur hukum. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah menjalani penahanan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.
DPR Ingin Mengungkap Dalang dan Motif
Komisi III DPR menilai pengusutan kasus ini tidak boleh hanya berfokus pada pihak yang menjalankan penyadapan. Aparat juga perlu mengungkap siapa yang memberikan perintah serta alasan di balik tindakan tersebut.
Rapat bersama Kapolri pada 12 November mendatang menjadi salah satu langkah DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Selain itu, DPR ingin memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
LPSK Terima Permohonan Perlindungan Saksi
Perkembangan lain muncul dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga tersebut menerima permohonan perlindungan dari Polri untuk enam orang saksi yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal.
Namun, LPSK masih menelaah permohonan tersebut dan belum mengumumkan keputusan mengenai pemberian perlindungan.
Langkah ini menjadi perhatian karena keterangan para saksi berpotensi membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.
Penyidikan Masih Berlanjut
Hingga 9 November 2026, penyidik masih mendalami dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik. Masyarakat kini menunggu hasil penyidikan serta penjelasan kepolisian mengenai pihak yang menginisiasi tindakan tersebut.
Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang juga berpotensi membuka perkembangan baru dalam perkara ini.
Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah.
