BACAAKU.COM – Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mendesak Polda Sumsel menjatuhkan sanksi tegas kepada Bripda H. Desakan tersebut muncul dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel pada Rabu, 14 Oktober 2026. Massa meminta kepolisian menegakkan aturan secara tegas dan memberikan perhatian serius terhadap hak korban.
Aksi ini menarik perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran etik anggota kepolisian. Selain itu, masyarakat ingin melihat komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik dan memberikan perlindungan kepada warga.
Warga PALI Datangi Mapolda Sumsel
Aliansi Pemuda Pemudi PALI (AP3) bersama sejumlah warga dari Kecamatan Abab mendatangi Mapolda Sumsel untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam aksi tersebut, massa menuntut pimpinan kepolisian mengambil langkah tegas terhadap Bripda H.
Mereka menilai sanksi awal berupa penempatan khusus selama tujuh hari dan demosi selama dua tahun belum memenuhi rasa keadilan. Karena itu, massa meminta Polda Sumsel mengevaluasi keputusan tersebut dan menjelaskan perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Selain menuntut sanksi tegas, warga juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Mereka berharap kepolisian menangani perkara ini secara profesional tanpa mengabaikan hak pihak yang mengadu.
Polda Sumsel Jatuhkan Sanksi PTDH
Perkembangan perkara ini mengarah pada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda H. Sejumlah laporan media lokal menyebut Polda Sumsel telah menjatuhkan keputusan tersebut melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Media lokal melaporkan bahwa keputusan sidang etik tertanggal 9 Oktober 2026 memuat rekomendasi PTDH. Informasi ini menjadi perkembangan penting di tengah tuntutan warga PALI yang meminta kepolisian memberikan sanksi tegas.
Meski demikian, masyarakat tetap membutuhkan penjelasan resmi mengenai pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk status administrasi pemecatan. Oleh sebab itu, konfirmasi terbaru dari Polda Sumsel tetap penting agar publik memperoleh informasi yang akurat.
Dugaan Kasus Asusila Jadi Perhatian Publik
Kasus ini berkaitan dengan laporan seorang perempuan berinisial DS, berusia 22 tahun, yang mengaku mengalami pemaksaan dalam hubungan seksual. Sejumlah media menyebut dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Maret 2025 di sebuah hotel di kawasan Talang Ubi, Kabupaten PALI.
Namun, publik perlu membedakan proses etik kepolisian dengan proses pidana. Sidang etik menilai perilaku anggota berdasarkan aturan profesi Polri, sedangkan proses pidana menentukan pertanggungjawaban seseorang atas dugaan tindak pidana.
Karena itu, media perlu merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum ketika memberitakan perkembangan perkara. Jurnalis juga perlu menjaga privasi korban dan menghindari informasi yang dapat membuka identitasnya tanpa alasan yang sah.
Warga Minta Kepolisian Menjaga Kepercayaan Publik
Aksi warga PALI menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan penegakan etik yang tegas dan transparan. Mereka berharap pimpinan kepolisian menjelaskan keputusan serta langkah tindak lanjutnya kepada publik.
Di sisi lain, kasus seperti ini menjadi pengingat bagi setiap anggota kepolisian untuk menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi. Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika institusi penegak hukum menunjukkan sikap profesional, konsisten, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, publik menantikan kepastian mengenai pelaksanaan keputusan PTDH serta perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan laporan korban.
