BACAAKU.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru terus berkomitmen mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pelaku usaha syariah dan pelaku ekonomi konvensional.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat berjalan secara eksklusif hanya dengan melibatkan masyarakat muslim, tetapi harus mampu berinteraksi dan memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku ekonomi di tengah masyarakat.
“Ada pelaku usaha yang tidak langsung bersentuhan dengan ekonomi syariah. Kita membutuhkan masukan bagaimana mengkolaborasikan interaksi ekonomi dalam sebuah ekosistem besar, sehingga pelaku usaha non-syariah juga dapat bertransaksi secara positif dengan pelaku usaha syariah tanpa melanggar prinsip akidah,” ujarnya usai mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel Tahun 2026 secara serentak di Auditorium Bina Praja, Jumat (2/10/2026).
Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah perlu terus diperkuat, khususnya bagi pemerintah daerah. Karena itu, ia mengusulkan adanya kegiatan seminar atau sosialisasi yang menghadirkan pihak terkait untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tidak semua kepala daerah dari 17 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi ini berlatar belakang pesantren. Karena itu, kami membutuhkan ilmu dan literasi dari Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) agar tidak keliru dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki latar belakang yang beragam.
“Transaksi ekonomi ini kan tidak hanya dilakukan muslim dengan muslim. Ada juga masyarakat yang nonmuslim. Kita adalah negara Pancasila yang tentu harus mampu mengolaborasikan ekonomi dari berbagai sudut untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang lebih besar,” jelasnya.
Selain penguatan literasi, Gubernur juga menyoroti aspek dukungan pembiayaan operasional Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Ia berharap terdapat landasan yang jelas mengenai sumber pembiayaan bagi KDEKS agar program pengembangan ekonomi syariah di daerah dapat berjalan secara optimal.
Ia membuka peluang adanya sinergi pembiayaan dengan lembaga terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hibah pemerintah daerah, maupun dukungan dari KNEKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita membutuhkan itu agar kegiatan sosialisasi dan pengembangan ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik. Kalau memang ada pembiayaan dari KNEKS langsung kepada KDEKS, tentu kami sangat menyambut baik,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang dinilainya cukup besar, mulai dari pelaku usaha skala besar, menengah, hingga usaha mikro dan kecil.
“Di Sumatera Selatan ini umat Islam sangat aktif dalam kegiatan ekonomi. Ada pelaku usaha besar, menengah, UMKM, bahkan usaha mikro. Pelaku usahanya sangat banyak,” ungkapnya.
Ia berharap peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat mendorong masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam menunaikan zakat.
Ia menilai pendekatan persuasif dan edukatif menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Karena itu, lembaga pengelola zakat juga diharapkan tidak bersikap pasif dan hanya menunggu masyarakat datang.
Gubernur berharap penguatan KDEKS, dukungan KNEKS, serta sinergi dengan lembaga pengelola zakat dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Direktur KNEKS Solahudin Al Aiyub mengatakan pengukuhan KDEKS secara serentak tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa Sumatera Selatan memiliki modal yang sangat besar. Selain jumlah penduduk yang mayoritas muslim, masyarakat juga memiliki basis ekonomi yang kuat, terutama sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, UMKM, dan berbagai komunitas unggulan lainnya.
“Di sinilah ekonomi syariah dapat menunjukkan bentuknya secara nyata. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana potensi itu kita konversikan menjadi kekuatan ekonomi,” jelasnya.
