BACAAKU.COM – Kepolisian Republik Indonesia menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut muncul setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Majelis KKEP menjatuhkan keputusan setelah memeriksa sejumlah saksi dan mendengarkan pembelaan dari Eko.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela. Selain itu, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.
Sidang Etik Periksa Sembilan Saksi
Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan sembilan orang saksi. Eko juga mendapat kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan untuk menyampaikan pembelaannya.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau jalannya persidangan sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyampaikan bahwa seluruh pihak mendapat kesempatan untuk menjelaskan fakta dan kepentingannya.
Menurut Anam, proses persidangan berlangsung cukup panjang karena majelis mendalami keterangan saksi, pembelaan, serta berbagai fakta yang berkaitan dengan perkara.
Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Meski menerima sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding. Langkah tersebut menjadi haknya sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Kompolnas juga menyampaikan bahwa Eko sempat menunjukkan penyesalan dan meminta maaf dalam persidangan.
Proses banding nantinya akan menentukan apakah majelis banding mempertahankan atau mengubah keputusan sidang etik sebelumnya.
Kasus Dugaan Penyadapan Seret Sejumlah Perwira Tinggi
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Berdasarkan pemberitaan yang berkembang, penyidik menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka antara lain Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan akses perangkat dan sistem teknologi kepolisian dalam praktik penyadapan tersebut.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan fasilitas negara di luar kewenangan yang semestinya.
Polri Hadapi Sorotan atas Penanganan Kasus
Putusan terhadap Eko Hadi menambah perkembangan dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.
Publik kini menunggu perkembangan proses hukum serta hasil banding yang akan diajukan Eko.
Kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan kewenangan aparat penegak hukum.










