BACAAKU.COM – Pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,67 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatra yang terdampak bencana besar pada November 2025. Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi penanganan pascabencana di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan pembangunan infrastruktur, pemulihan fasilitas umum, serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun rencana induk pemulihan hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,67 triliun.
Bencana Sumatra Berdampak pada 2,1 Juta Warga
Tito mengungkapkan, bencana yang melanda tiga provinsi pada November 2025 menimbulkan dampak yang sangat luas.
Bencana tersebut memengaruhi 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa atau kelurahan. Selain itu, lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Kerusakan juga melanda berbagai fasilitas publik, antara lain:
- Lebih dari 184 ribu rumah.
- 4.922 fasilitas pendidikan.
- 954 fasilitas kesehatan.
- 1.593 fasilitas ibadah.
- Ribuan titik jalan dan jembatan.
Besarnya dampak tersebut membuat pemerintah membutuhkan program pemulihan secara bertahap dan menyeluruh.
Rp100,67 Triliun untuk 11.520 Kegiatan
Pemerintah mengalokasikan perencanaan pemulihan untuk berbagai sektor penting. Program tersebut meliputi pembangunan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, perbaikan sekolah, pembangunan rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Bappenas menyusun ribuan kegiatan berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, pemerintah berharap pembangunan kembali wilayah terdampak dapat berjalan lebih terarah hingga 2028.
Sejumlah Fasilitas Umum Mulai Pulih
Di sisi lain, pemerintah melaporkan sejumlah fasilitas umum sudah kembali beroperasi.
Sebanyak 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 sekolah sudah kembali menggunakan bangunan asal. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas darurat.
Pemerintah juga menyatakan jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah kembali berfungsi 100 persen. Namun, perbaikan infrastruktur daerah masih terus berlangsung.
Pembangunan 57.027 Hunian Tetap Dipercepat
Selain infrastruktur, pemerintah turut mempercepat pembangunan rumah bagi para korban bencana.
Pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap. Pembangunan tersebut menggunakan beberapa skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga kawasan hunian komunal.
Pemerintah menargetkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara bertahap hingga 2028.
