JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada 12 Oktober 2026.
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola data nasional. Pemerintah diharapkan memiliki sistem pengelolaan data yang lebih terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.
Informasi pengesahan tersebut disampaikan melalui kanal resmi pemberitaan DPR RI.
Pemerintah Dorong Integrasi Data Nasional
Undang-Undang Satu Data Indonesia diarahkan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan data di antara kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah.
Selama ini, perbedaan format, standar, dan proses pengelolaan data dapat menyulitkan pertukaran informasi antarlembaga. Karena itu, integrasi data menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.
Dengan tata kelola yang lebih terarah, data diharapkan dapat mendukung penyusunan program pemerintah secara lebih akurat dan konsisten.
Data Tidak Bisa Diakses Secara Bebas
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti seluruh informasi dapat diakses atau dipertukarkan secara bebas.
Pengelolaan data tetap harus memperhatikan ketentuan akses, keamanan informasi, dan perlindungan data yang bersifat terbatas atau pribadi.
Prinsip tersebut penting karena data pemerintah dapat mencakup informasi sensitif mengenai masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan administrasi negara.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Penerapan tata kelola data yang lebih terintegrasi berpotensi memberikan sejumlah manfaat.
Pertama, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan data yang lebih konsisten. Kedua, koordinasi antarlembaga berpotensi menjadi lebih efisien. Ketiga, perencanaan program pembangunan dapat memperoleh dukungan informasi yang lebih baik.
Meski demikian, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis setelah undang-undang disahkan. Pemerintah masih perlu menjalankan aturan pelaksana, menyiapkan infrastruktur teknologi, dan memastikan kualitas data dari setiap instansi.
Tantangan Penerapan Satu Data Indonesia
Penerapan sistem data nasional membutuhkan koordinasi lintas lembaga, standar teknis yang konsisten, serta sumber daya manusia yang memadai.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga keamanan sistem agar integrasi data tidak meningkatkan risiko kebocoran informasi.
Pengawasan terhadap penggunaan data juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa informasi pribadi mereka tidak digunakan di luar ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi perkembangan penting dalam kebijakan tata kelola data nasional. Aturan ini diharapkan memperkuat integrasi informasi antarlembaga dan mendukung penyusunan kebijakan publik.
Namun, keberhasilan penerapannya akan bergantung pada aturan pelaksana, kesiapan teknologi, kualitas data, serta perlindungan privasi masyarakat.
Sumber: E-Media DPR RI, 12 Oktober 2026.
