BACAAKU.COM JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi awak media. Ia juga menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik karena Gibran baru menjalankan pemerintahan bersama Presiden Prabowo selama sekitar dua tahun.
Berawal dari Pertemuan dengan Prabowo
Sebelum kabar pengunduran diri muncul, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan tersebut.
Pembicaraan berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Gibran juga disebut ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di DPR Semakin Menguat
Kabar pengunduran diri ini muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin meningkat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
DPR juga menjadwalkan pembahasan usulan tersebut melalui rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pemicu utama perkembangan politik tersebut.
Bagaimana Nasib Kursi Wakil Presiden?
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari.
Presiden nantinya mengusulkan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, anggota MPR memilih satu calon untuk mengisi jabatan tersebut.
Namun, proses pengunduran diri harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Pernyataan Budi Arie mengenai pengunduran diri dan penyerahan surat masih perlu ditindaklanjuti dengan kepastian proses formal di lembaga negara.
Menjadi Perhatian Publik
Perkembangan politik ini berpotensi menjadi salah satu peristiwa penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Istana, Gibran, dan lembaga negara terkait status pengunduran diri serta langkah selanjutnya.
Sumber: ANTARA, Reuters, CNN Indonesia, 11 November 2026.
