BACAAKU.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan. Temuan ini berasal dari pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengungkapkan temuan tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Minggu, 18 Oktober 2026. Informasi itu kemudian diberitakan pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pemetaan tersebut mencakup sejumlah jenis kawasan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. BNPB juga menemukan banyak titik api di sekitar perbatasan izin konversi lahan.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan pembukaan atau perluasan lahan. Namun, temuan lokasi kebakaran itu belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas munculnya api.
BNPB Minta Aparat Usut Dugaan Pembakaran
BNPB mendorong aparat penegak hukum menyelidiki penyebab kebakaran dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum, baik perorangan maupun korporasi.
Kristomei menegaskan bahwa upaya pemadaman harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Menurutnya, kebakaran akan terus berulang jika petugas memadamkan api sementara pihak lain kembali membakar lahan.
Karena itu, aparat perlu menelusuri sumber api, memeriksa lokasi kebakaran, dan mengumpulkan bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesengajaan.
Ribuan Personel dan Helikopter Dikerahkan
Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB juga mengevaluasi efektivitas penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Pemerintah telah mengerahkan ribuan personel gabungan beserta berbagai sarana pendukung, termasuk helikopter untuk membantu operasi pemadaman.
Meski demikian, BNPB menilai pengerahan personel dan peralatan harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Petugas perlu mengevaluasi perkembangan luas lahan terbakar, jumlah titik panas, serta efektivitas operasi di lapangan.
Kristomei juga mengingatkan seluruh pihak agar menyampaikan data personel secara akurat. Data yang sesuai kondisi lapangan penting untuk mendukung distribusi bantuan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas pemadam.
Penanganan Karhutla Perlu Kerja Sama Lintas Sektor
BNPB menekankan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum perlu menyatukan langkah dalam menangani karhutla.
Selain pemadaman, pemerintah perlu memperkuat pencegahan kebakaran di kawasan gambut. BNPB turut mendorong Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyusun solusi jangka panjang, termasuk menjaga kelembapan gambut melalui pengelolaan tata air dan kanal.
Sumatera Selatan menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla bersama Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
BNPB Pantau Kebakaran di Ogan Komering Ilir
Setelah memimpin rapat koordinasi, Kristomei meninjau kondisi karhutla menggunakan helikopter di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam peninjauan itu, petugas masih melihat kepulan asap dan titik api di sejumlah lokasi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan pemadaman berjalan efektif, mencegah kebakaran baru, dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.
BNPB berharap koordinasi lintas sektor serta evaluasi rutin dapat menekan kebakaran berulang dan mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sumatera Selatan.
