BACAAKU.COM – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Lubuklinggau menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru.
PMII membawa sejumlah persoalan daerah sebagai bahan tuntutan. Mereka menyoroti kerusakan jalan provinsi, pemerataan anggaran pembangunan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut pemberitaan media lokal, massa juga menyampaikan kekecewaan karena Gubernur Sumsel Herman Deru tidak menemui peserta aksi secara langsung.
PMII Soroti Jalan Rusak di Lubuklinggau
Salah satu persoalan utama yang disuarakan mahasiswa ialah kondisi infrastruktur jalan provinsi di Lubuklinggau dan wilayah sekitarnya. PMII mendesak pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.
Mahasiswa menilai kondisi jalan yang buruk membutuhkan penanganan serius agar tidak menghambat mobilitas masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai program perbaikan dan alokasi anggaran.
Selain infrastruktur, PMII menyoroti pemerataan pembangunan di Sumatera Selatan. Mereka meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan daerah di luar Palembang agar masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata.
Mahasiswa Desak Penanganan Karhutla
Dalam aksi tersebut, PMII turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Mahasiswa meminta pemerintah dan pihak terkait meningkatkan upaya pencegahan kebakaran, menindak pihak yang terbukti melanggar hukum, serta memperhatikan kebutuhan warga yang terdampak kabut asap.
Mereka juga mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan akibat pencemaran udara.
PMII Kecewa Gubernur Tidak Menemui Massa
Selain menyampaikan tuntutan terkait persoalan daerah, peserta aksi menyatakan kekecewaan karena Herman Deru tidak menemui mereka secara langsung.
Bagi PMII, demonstrasi menjadi salah satu sarana mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan tanggapan yang jelas terhadap aspirasi masyarakat.
PMII juga meminta DPRD Kota Lubuklinggau menjalankan fungsi pengawasan serta meneruskan tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi.
PMII Minta Pemerintah Berikan Tindak Lanjut
Melalui aksi tersebut, PMII mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan penanganan karhutla.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjelaskan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang mereka sampaikan.
Aksi ini menjadi bagian dari penyampaian kritik mahasiswa terhadap kebijakan publik di Sumatera Selatan. Tindak lanjut dari pemerintah dan DPRD diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai tuntutan yang muncul dalam demonstrasi tersebut.
